Kerangka Dasar Kurikulum Nasional adalah pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur sistem pendidikan di suatu negara. Ini berfungsi sebagai batas dan arah bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan materi dan metode pengajaran mereka. Dalam banyak kasus, pemerintah pusat memiliki hak untuk menetapkan standar pendidikan, memutuskan tentang struktur berbagai tingkat pendidikan, dan bahkan menetapkan batas usia wajib belajar.
Namun, ada juga beberapa aspek yang tidak diatur oleh pemerintah pusat dalam kerangka dasar kurikulum nasional. Mari kita lihat apa saja yang tidak masuk dalam wewenang pemerintah pusat.
Kebebasan Akademik Lembaga Pendidikan
Salah satu elemen yang tidak diatur oleh pemerintah pusat adalah kebebasan akademik lembaga pendidikan. Meski standar minimum sudah didefinisikan, lembaga pendidikan masih memiliki kebebasan untuk menyesuaikan dan melengkapi materi pembelajaran dengan pengetahuan atau keterampilan lain yang mereka anggap penting bagi para siswa.
Metode Pengajaran
Metode pengajaran juga bukan area yang diatur oleh pemerintah pusat. Sekolah atau lembaga pendidikan lainnya ebih mengetahui student-centered approach atau keterampilan hands-on yang mana lebih efektif bagi peserta didik mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan dan fleksibilitas untuk memilih metode pengajaran yang paling cocok digunakan.
Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga
Pemerintah pusat seringkali tidak terlibat langsung dalam proses akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan. Meskipun standar minimum untuk pendidikan mungkin telah ditetapkan, proses akreditasi dan sertifikasi biasanya dilakukan oleh lembaga independen.
Kurikulum Lokal
Bisa jadi, pemerintah pusat tidak ikut serta dalam menentukan kurikulum lokal yang kemungkinan diadopsi oleh masing-masing daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk memasukkan topik atau konten lokal yang relevan dalam kurikulum mereka tanpa intervensi dari pemerintah pusat.
Intinya, meskipun banyak aspek tentang pendidikan diatur oleh pemerintah pusat melalui Kerangka Dasar Kurikulum Nasional, ada beberapa hal yang tetap berada di tangan pihak-pihak lain seperti lembaga pendidikan dan pemerintah lokal. Mereka memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur kurikulum, metode pengajaran, dan beberapa hal lainnya untuk memastikan pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal masing-masing.