Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar yang paling tinggi dan paling fundamental dalam negara Indonesia. Konstitusi ini berisi tentang struktur, fungsi, dan prosedur badan pemerintahan negara, serta menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Kedudukan konstitusi ini sangat penting dan tidak bisa dijangkau oleh hukum-hukum lain yang berada di bawahnya.
UUD 1945 merupakan sumber utama dari segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seluruh peraturan dan undang-undang yang dibuat haruslah selaras dengan prinsip-prinsip dan pasal-pasal yang tertulis dalam UUD 1945. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan dasar negara dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Indonesia menganut sistem hukum piramida Kelsen, yang berarti bahwa hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara jelas. Pada puncak dari hierarki ini adalah UUD 1945, di bawahnya adalah peraturan perundang-undangan yang lain. Penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian, konstitusi atau UUD 1945 ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dan menjadi acuan utama dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Tidak ada satu pun peraturan yang boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang bertentangan, maka dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 menjadi landasan utama dalam penyusunan regulasi dan hukum di Indonesia. Ia menjadi barometer dalam menjaga keadilan hukum dan pemerintahan suatu negara berjalan dengan baik dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Meski dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, namun perubahan tersebut harus tetap mengedepankan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang tertuang di dalamnya.