Sebuah lembaga pemerintah dan/atau pejabat pemerintah memiliki kewajiban hukum dan etika untuk memberikan layanan dan/atau bantuan yang diperlukan oleh masyarakat. Namun, ada situasi-situasi tertentu dimana badan dan/atau pejabat pemerintahan mungkin berhak atau diharuskan secara hukum untuk menolak memberikan bantuan. Beberapa contoh dari kondisi tersebut antara lain:
1. Konflik Kepentingan
Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila terjadi konflik kepentingan. Contohnya, jika pejabat pemerintah memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan orang atau entitas yang meminta bantuan, merespons permintaan tersebut dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan masyarakat.
2. Tidak Ada Sumberdaya yang Tersedia
Pada waktu tertentu, badan dan/atau pejabat pemerintahan mungkin tidak memiliki sumber daya (keuangan, manusia, atau lainnya) yang cukup untuk memberikan bantuan yang diminta. Dalam kondisi ini, mereka berhak menolak permintaan bantuan.
3. Permintaan Melanggar Hukum
Permintaan bantuan yang melanggar undang-undang, peraturan, atau kebijakan publik dapat dan harus ditolak oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.
4. Situasi Darurat yang Tidak Tercakup
Badan dan/atau pejabat pemerintahan mungkin harus menolak memberikan bantuan dalam situasi darurat yang tidak tercakup oleh mandat atau peran mereka. Misalnya, dalam situasi bencana alam, otoritas layanan darurat seperti pemadam kebakaran, bukan badan pemerintahan biasa, yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan.
Dalam semuanya, penting untuk dicatat bahwa penolakan untuk memberikan bantuan harus selalu dijelaskan dengan lengkap dan jelas untuk memahamkan peminta bantuan mengenai alasan penolakan tersebut. Transparansi dan komunikasi terbuka sangat penting dalam memastikan kepercayaan publik dalam lembaga pemerintahan dan pejabat publik.